Polisi yang saya maksud dalam Judul di atas bukan polisi yang sesungguhnya. ‘Polisi Tidur’ yang saya maksud adalah suatu tonjolan dijalan yang dibuat dengan sengaja untuk membuat agar kendaraan tidak berjalan terlalu cepat (baca: tidak ngebut!).

Polisi tidur bukanlah barang baru, sejak lama sekali ‘polisi’ seperti ini ada di jalan-jalan kita. Tapi yang menarik, ‘polisi’ yang satu ini makin hari makin banyak saja jumlahnya dan makin garang-garang. Ada yang satu ‘polisi’ tapi cukup gemuk sehingga harus membuat kendaraan berjalan super lambat agar dapat melaluinya dengan nyaman dan tanpa merusak mobil. Ada juga ‘polisi’ kurus-kurus yang berjejer berdekatan 3 atau 4 buah.

Saya tinggal di daerah Rancekendal, Cigadung. Jika saya berjalan ke selatan, ke arah Cikutra, harus melalui satu area dimana banyak sekali ‘polisi’ yang sedang tidur disana. Lumayan gemuk-gemuk! Saya pernah sama-sama menghitung dengan anak saya, berapa jumlahnya. Semua berjumlah 23 ‘polisi’.

Kadang saya berpikir, ketika jalan berlobang, masyarakat mengeluh karena perjalanan jadi tidak nyaman dan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan karena melalui jalan buruk berlobang. Setelah bagus, lalu dibangunlah polisi-polisi tidur yang dengans setia menjaga jalan agar orang tidak ngebut, tapi akhirnya sama saja seperti jalan berlobang: tidak nyaman, berpeluang menyebabkan kecelakaan, memperlambat arus lalu lintas!

Menurut saya, mungkin perlu ada pengaturan mengenai polisi tidur ini. Jangan sembarangan dibuat sehingga kontra produktif dengan tujuan pembuatan jalan. Terutama di jalan-jalan besar.

Bagaimana menurut anda?

Di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Bandung, sering kita temukan kaadaan deadlock. Lalu lintas macet dan saling mengunci di suatu persimpangan jalan. Semua tidak ada yang mau mengalah dan semua tidak bisa bergerak. Keadaan ini paling sering terjadi pada saat lampu merah rusak di suatu persimpangan yang ramai. Karena semua egois, jadilah deadlock. Keadaan ini juga kerap terjadi pada saat lampu merah beroperasi normal. Karena ada kemacetan di seberang jalan, kendaraan yang akan menyeberang masih tertahan di tengah persimpangan dan akhirnya, lampu hijau dari arah kira kanan sudah mulai berjalan. Semua bertumpuk di tengah. Kalau sudah begini, hanya satu solusinya di Bandung: tunggu sampai polisi datang, atau memang ada Pak Ogah atau sukarelawan yang mau mengatur lalu lintas.

Saya perhatikan, ada solusi cerdik dan sederhana yang pernah saya lihat penerapannya di Singapura dan Malaysia. Perhatikan gambar berikut.

Solusi cerdik yang saya maksud adalah tanda silang seperti pada foto di atas. Jika berhadapan dengan tanda tersebut, kendaraan tidak boleh melaluinya sampai kita melihat ada tempat kosong di seberang tanda tersebut. Tanda tersebut dapat juga diterapkan di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu-lintas.

Meskipun lampu berwarna hijau, namun jika kita belum melihat tempat kosong di seberang sana, kita tidak boleh menyeberang. Sederhana aturan mainnya kan?

Jika kita terjebak di tengah, berarti kita melanggar aturan. Harus siap kena tilang! Menurut saya, ide ini sangat mudah diterapkan di Indonesia, termasuk di kota Bandung.

Bagaimana menurut anda?

Saya bermimpi jadi walikota Bandung (setiap orang boleh mimpi, kan?), kota Bandung sekian tahun yang akan datang telah menjadi kota dengan budaya tertib lalu-lintas yang sangat tinggi. Sementara katakanlah, kota-kota lain belum setertib kota Bandung yang hebat. Untuk mengingatkan para pendatang yang datang dari budaya yang lebih tidak tertib, maka ketika keluar gerbang Tol Pasteur memasuki kota Bandung, terpampang satu papan yang sangat besar bertuliskan:

Anda Memasuki Kota Tertib Lalu Lintas! (tentunya tanpa perlu memajang foto sang walikota, ha-ha-ha)

Untuk sosialisasi, di gerbang tol, semua mobil yang masuk akan dibagikan selebaran untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, seperti masalah parkir, menghormati pejalan kaki, dan sebagainya.

He-he-he, apa bisa? Tapi rasanya bukan “mission imposible” juga!

Bagaimana menurut anda?

Dalam posting yang lain saya pernah bercerita tentang pengalaman salah satu rekan dosen dalam membuat SIM yang cukup menyita waktu dan tidak dapat (sulit) diselesaikan satu hari. Mengapa? Untuk tes kesehatan, perlu melalui antrian yang sangat panjang. Untuk pemohon baru, masih ada tes teori yang panjang juga. Antrian tersebut, dulu tidak sepanjang sekarang, karena bisa dilewat (rahasia umum). Saya tidak akan membahas prosesnya, tapi hanya coba melempar suatu gagasan.

Haji adalah satu proses yang sakral dan tata caranya diatur dengan tegas dalam agama. Toh, penyelenggaraannya bisa diselenggarakan dengan cara biasa, juga bisa dengan cara plus, tentunya yang plus ini harus membayar lebih mahal. Apa persamaan dan perbedaan ‘biasa‘ dan ‘plus‘?

Perbedaannya, plus penuh dengan kenyamanan, yang biasa tidak. Persamaannya, kedua-duanya tetap menjalani ritual yang diwajibkan dan tidak ada persyaratan yang dilanggar. Tidak ada orang yang protes, karena plus harus bayar jauh lebih mahal.

Dengan beranalogi ke proses ONH dan ONH Plus tersebut, saya pikir, mengapa konsep tersebut tidak bisa diterapkan untuk layanan lainnya, misalnya saja pembuatan SIM. Apa salahnya ada SIM-Plus? Tapi……, tentunya memegang prinsip seperti ONH plus di atas. Semua proses harus tetap dijalani dan tidak ada pelanggaran aturan. Saya kira di negara yang aneh ini, selalu ada (mungkin banyak) orang yang mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Satu hal lagi yang harus dijaga, jangan sampai mengganggu atau menganak-tirikan proses yang tidak plus.

Contoh, SIM biasa hanya dilayani Senin-Jumat, tanpa ruangan tunggu AC, tanpa suguhan minum. SIM-Plus dilayani Sabtu Minggu, ruang tunggu ber-AC dan tambahan suguhan permen dan minuman gratis.

Senyum ramah, bantuan layanan yang mudah dan hal-hal lain yang menjadi keharusan layanan secara umum harus tetap dijaga, baik pada plus maupun non-plus.

Keluhan kurangnya anggaran di Kepolisian mungkin akan terbantu, dengan tetap menjaga kredibilitas dan wibawa institusi.

Saya sudah menduga apa yang anda pikirkan, bahwa ada kekhawatiran plus jadi sarana untuk memudahkan mendapatkan SIM, atau bakal ada main di proses Plus. Tentunya, semua proses bisnisnya harus dikaji dengan matang, dan integritas aparat harus dijaga, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan plus ini tidak negatif.

Hanya ide! Bagaimana menurut anda?