Feeds:
Tulisan
Komentar

BANDUNG, (PR).-
Bursa calon Wali Kota Bandung dari unsur perseorangan/independen kian ramai. Kali ini pasangan Syinar Budhi Arta dan Arry Akhmad Arman mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2008-2013.

Keduanya bertekad mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemkot Bandung dengan cara memberantas korupsi. Syinar mengatakan itu dalam jumpa pers di kediaman ekonom Unpad, Soeharsono Sagir, Jln. Bukit Dago Selatan No. 7, Kota Bandung, Minggu (4/5).

Syinar menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, sedangkan Arry sehari-hari sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB). Oleh karena itu, mereka menyebut diri mereka sebagai perwakilan buruh dan akademisi. “Saya ini darah demonstrannya. Untuk mengimbanginya, saya dipasangkan dengan Pak Arry yang akademisi pemerhati masalah Kota Bandung,” ujar Syinar yang juga suami ekonom Unpad, Ina Primiana.

Ambil formulir pendaftaran

Dengan demikian, hingga saat ini telah dideklarasikan tiga pasangan calon independen dalam pilwalkot. Mereka adalah pasangan Indra Perwira-Dedi Haryadi yang diusung Forum Pengusung Calon Independen (FPCI), pasangan Hudaya Prawira-Nahadi, dan Syinar Budhi Arta-Arry Akhmad Arman. Ketiga pasangan telah mengambil formulir pendaftaran dan mulai mengumpulkan dukungan warga.

Di hari yang sama, pasangan Indra-Dedi menyelenggarakan workshop yang diikuti sekitar 100 relawan pengumpul dukungan bagi pasangan itu. Dalam workshop yang berlangsung di aula SD St. Ursula, Jln. Bengawan No. 2 Bandung itu, para relawan mendiskusikan taktik pengumpulan dukungan.

Sementara itu, pasangan Hudaya-Nahadi mengaku telah menyebarkan 80.000 formulir dukungan. Hudaya mengatakan, formulir dukungan warga baru mulai terkumpul, Selasa (6/5). “Kami optimistis bisa memenuhi syarat dukungan,” ucap Hudaya. (A-156)***

Penulis:

Bandung Selatan sudah menjadi langganan banjir setiap tiba musim hujan. Kapan hal itu akan berakhir? Tampaknya tidak akan segera berakhir. Pemerintah belum menemukan solusi yang implementable, terutama dikaitkan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Silakan perhatikan kutipan berita berikut ini:

BANDUNG, (PR).-
Belum ada solusi final bagi masalah banjir tahunan di cekungan Bandung. Pemerintah dan masyarakat dihadapkan pada dua pilihan yang sama sulit. Di satu sisi, pembangunan waduk-waduk membutuhkan biaya luar biasa besar, di lain sisi usaha konversi lahan kering di daerah hulu mensyaratkan waktu yang lama, minimal 10 tahun.

Hal itu mengemuka dalam dialog terbuka di Dinas Pusat Sumber Daya Air (PSDA), Jln. Braga Bandung, Jumat (25/4). Dalam dialog yang diprakarsai Pemprov Jabar itu, hadir sebagai pembicara Kadis PSDA Iding Srihadi dan Yadi Suryadi dari Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang Bandung.

Iding menjelaskan, berdasarkan berbagai observasi dan penelitian, PSDA yakin pembangunan waduk-waduk dapat efektif mengatasi banjir tahunan di Bandung Selatan. Ada tujuh titik tempat pembangunan waduk yang disarankan PSDA. Keberadaan waduk tersebut, asal dilakukan secara serentak, mampu menurunkan hingga 37% debit air puncak 285 m3/detik. “Jika satu waduk rata-rata menghabiskan Rp 100 miliar, berarti butuh Rp 700 miliar untuk membangun semua waduk,” ujarnya.

Menurut dia, dana itu belum termasuk untuk pemangkasan ataupun pembuatan jalan pintas di Curug Jompong. Diperkirakan, sekitar Rp 500 miliar harus dipersiapkan untuk projek tersebut. Dengan tanjakan setinggi 648 m di atas permukaan air laut (dpl), sedangkan Waduk Saguling 643 m dpl, Curug Jompong yang tepat berada di kelokan tajam diduga menghambat laju air dari hulu.

Konversi lahan kosong

Sementara Yadi Suryadi menilai, apa pun bentuk projek yang terkait Curug Jompong harus diperhitungkan secara matang apakah akan bermanfaat benar bagi penanganan banjir. Berdasarkan simulasi hidrograf, penurunan elevasi Curug Jompong hingga 5 meter pun tidak akan memberikan pengaruh signifikan bagi pengurangan cakupan banjir. Genangan memang berkurang di beberapa tempat, tetapi tidak akan lebih dari 6,2 km ke arah hulu.

Menurut Iding, jalan keluar terbaik tetaplah konversi lahan kosong di daerah aliran sungai, baik yang berwujud semak belukar ataupun tanaman sayuran yang tidak mampu menangkap air. Dia mencatat, setidaknya ada 438,9 km2 lahan yang dapat dikonversi dengan potensi penurunan debit air puncak hingga 58,32 persen.

“Idealnya sih usaha konversi tata lahan di DAS hulu ini dibarengi dengan pembuatan waduk,” kata Yadi seraya menambahkan, penurunan debit air puncak diperkirakan mencapai 65%. (CA-165)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=beritadetail&id=20394

Pikiran Rakyat, 25 April 2008
Terbukti sebagai pengurus partai politik, Tubagus Fiki Chikara Satari dicopot dari posisinya sebagai calon wakil Wali Kota Bandung, yang akan diusung Forum Pengusung Calon Independen (FPCI). Dedi Haryadi otomatis menggantikan posisi Fiki dan bersanding dengan Indra Perwira sebagai calon wali kota independen. Ketua FPCI Deni Jasmara mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Sekretariat FPCI, Jln. Bengawan No. 82 Kota Bandung, Kamis (24/4).

Sejak Fiki terpilih, FPCI menerima laporan dari 7 lembaga dan 33 perseorangan mengenai hal itu. Namun, hanya dua lembaga yang mampu menunjukkan bukti tertulis mengenai hal itu. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tapi, inilah dinamika demokrasi dan bentuk partisipasi publik dalam penentuan calon pemimpin,” ujarnya.

Ketua Tim Seleksi Calon Independen Dan Satriana, mengakui ada kelemahan dalam proses verifikasi calon. Selain waktu yang sempit, FPCI merasa proses itu didasari pada rasa percaya kepada 13 lembaga pengusung Fiki, yang mendaftar sesaat sebelum penutupan. “Kami berterima kasih pada masyarakat yang mengingatkan,” katanya.

Calon Wali Kota Independen Indra Perwira, menyayangkan kejadian itu. Fiki dinilainya sosok muda yang sangat berpotensi menjadi pemimpin. Namun, aturan main harus tetap dipatuhi agar tidak mencederai maksud awal pendirian forum sebagai saluran politik bagi warga nonpartisan. “Saya yakin, Fiki mengerti hal ini,” katanya.

Kecewa

Ketika dikonfirmasi, Fiki kecewa karena belum menerima pemberitahuan resmi dari FPCI. “Kok malah memberi tahu ke wartawan dulu. Tolong hargai saya dan pendukung saya,” ujarnya.

Saat mendaftar, Fiki merasa tidak diverifikasi mengenai keterlibatannya dalam partai politik. Sepengetahuan Fiki, revisi UU No. 32 Tahun 2004 tidak pernah melarang anggota partai politik menjadi calon independen. “Faktanya, saya ikut konvensi. Dari awal, kalau syaratnya seperti itu kenapa saya bisa lolos verifikasi?,” katanya ketika dihubungi via telefon, semalam. (A-156)***

Polisi yang saya maksud dalam Judul di atas bukan polisi yang sesungguhnya. ‘Polisi Tidur’ yang saya maksud adalah suatu tonjolan dijalan yang dibuat dengan sengaja untuk membuat agar kendaraan tidak berjalan terlalu cepat (baca: tidak ngebut!).

Polisi tidur bukanlah barang baru, sejak lama sekali ‘polisi’ seperti ini ada di jalan-jalan kita. Tapi yang menarik, ‘polisi’ yang satu ini makin hari makin banyak saja jumlahnya dan makin garang-garang. Ada yang satu ‘polisi’ tapi cukup gemuk sehingga harus membuat kendaraan berjalan super lambat agar dapat melaluinya dengan nyaman dan tanpa merusak mobil. Ada juga ‘polisi’ kurus-kurus yang berjejer berdekatan 3 atau 4 buah.

Saya tinggal di daerah Rancekendal, Cigadung. Jika saya berjalan ke selatan, ke arah Cikutra, harus melalui satu area dimana banyak sekali ‘polisi’ yang sedang tidur disana. Lumayan gemuk-gemuk! Saya pernah sama-sama menghitung dengan anak saya, berapa jumlahnya. Semua berjumlah 23 ‘polisi’.

Kadang saya berpikir, ketika jalan berlobang, masyarakat mengeluh karena perjalanan jadi tidak nyaman dan mungkin bisa menyebabkan kecelakaan karena melalui jalan buruk berlobang. Setelah bagus, lalu dibangunlah polisi-polisi tidur yang dengans setia menjaga jalan agar orang tidak ngebut, tapi akhirnya sama saja seperti jalan berlobang: tidak nyaman, berpeluang menyebabkan kecelakaan, memperlambat arus lalu lintas!

Menurut saya, mungkin perlu ada pengaturan mengenai polisi tidur ini. Jangan sembarangan dibuat sehingga kontra produktif dengan tujuan pembuatan jalan. Terutama di jalan-jalan besar.

Bagaimana menurut anda?

Setiap tahun berita buruk tentang Ujian Nasional selalu terjadi dan terjadi lagi. Membaca berita pagi ini mengenai pelanggaran (baca: kecurangan) di dalam pelaksanaan UN (UJian Nasional) terjadi lagi. Hal yang menyedihkan bahwa kecurangan tersebut melibatkan guru-gurunya. Begitu rusaknya etika dan kejujuran di dunia pendidikan kita!!!

BANDUNG, (PR).-
Memasuki hari kedua ujian nasional SMA/SMK/MA, sejumlah pelanggaran masih saja terjadi. Alat komunikasi handphone (HP) bebas masuk ke ruang ujian tanpa ada pengawasan.

Guru juga disinyalir memberikan kunci jawaban kepada siswa. Sejumlah siswa yang ditemui seusai pelaksanaan UN membenarkan pemberian kunci jawaban dari guru. “Ada salah satu teman kita yang dipanggil terus dikasih kunci jawaban sama guru,” kata siswa salah satu SMA swasta di Bandung, Rabu (23/4).

Menurut dia, kunci jawaban diberikan sesaat sebelum ujian dimulai. Selanjutnya, kunci jawaban disebarkan ke semua siswa. “Ada juga dari teman yang ngirim SMS di HP. Kalau yang itu, sudah ada dari kemarin,” tuturnya.

………

Sebagian besar sekolah melarang wartawan untuk meliput dan memantau pelaksanaan UN. Salah satunya di SMA Pasundan 7 dan SMA Pasundan 3 Bandung. Ketika wartawan mencoba masuk, keamanan mempertanyakan surat izin Disdik.

Kutipan di atas saya ambil dari Harian Pikiran Rakyat, berita selengkapnya bisa dibaca disini.

Berita yang sama bisa kita baca juga dari Kompas Online:

MAKASSAR, RABU- Seorang kepala sekolah sebuah SMA swasta di Makassar, AM, Rabu (23/4), ditahan di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur karena diketahui memberi kunci jawaban kepada murid-muridnya.

“Selain kepala Sekolah, kami juga menahan tiga orang lainnya karena diduga terlibat pada kasus yang sama, yakni menyebarkan kunci jawaban UN untuk tingkat SMA,” kata Kepala Polresta Makassar Timur Ajun Komisaris Besar Kamaruddin.

Berita selengkapnya dapat dibaca disini.

Satu minggu kemarin ada kekhawatiran akan terjadi konflik mengenai hasil pilkada Jawa Barat, karena pasangan AMAN tidak puas dengan hasil perhitunan suara versi resmi KPUD Jawa Barat. Namun, setelah membaca PR Online subuh ini, sebagai warga Jawa Barat saya merasa lega, karena membaca berita utama yang bunyinya “Aman Mencabut Gugatan”. Inilah kutipan berita tersebut:

Pasangan Agum Gumelar -Nu’man Abdul Hakim (Aman) dengan legowo menerima dan menghormarti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat yang menetapkan kandidat Ahmad Heryawan – Dede Yusuf (Hade) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa barat 2008.

Berita selengkapnya dapat dibaca disini.

Banyak masalah keseharian yang mudah terlihat oleh kita di kampus, di kota Bandung, di Jawa Barat atau di Indonesia secara umum. Seringkali kita langsung dapat mengindentifikasikan bahwa masalah tersebut adalah tanggung jawab rektor, kapolda, walikota, gubernur atau bahkan presiden. Tapi………., waktu berjalan, tidak ada juga action yang terjadi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dimana salahnya?

Mari kita simak satu kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Sebagai pimpinan, Umar selalu resah memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk meyakinkan bahwa rakyatnya sudah hidup sejahtera, Umar selalu menyelinap keliling kota dengan cara menyamar. ……. dan seterusnya.

Posting selengkapnya dapat dibaca disini.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.